Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menerima audiensi Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di ruang kerjanya, Senin (6/11/2023).
“Kami berdiskusi tentang pembangunan pendidikan untuk kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada saatnya, semua wilayah Kaltim akan menjadi penyangga IKN,” kata Pj Gubernur Akmal Malik.
Diskusi secara khusus membahas bagaimana agar pembangunan pendidikan tidak meninggalkan buffer zone IKN.
Terpenting kata Akmal, rencana pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim harus bergerak selaras dengan kabupaten dan kota.
Dia pun mengapresiasi dukungan Hetifah Sjaifudian, wakil rakyat yang memiliki perhatian besar untuk pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur.
“Tentu kolaborasi harus kita lakukan, bukan hanya dengan kabupaten dan kota, tetapi juga pusat. Salah satunya kolaborasi dan sinergi dengan wakil rakyat kita di Senayan,” tambah Akmal.
Hetifah sendiri merasa sangat berbahagia bisa berdiskusi secara langsung dengan Pj Gubernur Akmal Malik. Sebab meski hanya bertugas dalam masa transisi (satu tahun), ia melihat Pj Gubernur Akmal Malik memiliki perhatian sangat serius untuk membangun Kalimantan Timur.
Masa transisi menurut Hetifah, justru sangat penting untuk menanamkan hal-hal yang baik.
“Bukan berarti karena transisi tidak usah membuat kebijakan yang penting. Justru di masa transisi ini menjadi kesempatan untuk membuat fondasi atau kebijakan penting berbasis data dan fakta,” kata Hetifah.
Apalagi, dalam kapasitas sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pj Gubernur Akmal Malik sudah menerapkan data berbasis desa dengan data yang presisi.
“Dengan basis data presisi itu bisa terlihat, siapa yang paling berhak diberikan beasiswa. Siapa yang putus sekolah, siapa menganggur dan seterusnya,” jelas Hetifah lagi.
Dia merasakan ada kesamaan konsep pemikiran dengan Pj Gubernur Akmal Malik untuk rencana ini. Dia juga berharap Pj Gubernur Akmal bisa menerapkan contoh keberhasilan yang telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat dengan penerapan data presisi tersebut. Akmal menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat, pada 2022-2023.
Kepada Pj Gubernur Akmal Malik, Hetifah pun menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari Rembug Pendidikan beberapa waktu lalu.
“Kebijakan pendidikan harus sejalan antara daerah dan pusat. Misal soal sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, anak didik dan lainnya,” pungkasnya.(fia/rls)
